Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta boleh bersorak lega. Pemerintah pusat bersedia membantu menyelesaikan proyek monorel yang kini terbengkalai. Tapi, ada syaratnya. Pusat minta Pemprov harus menuntaskan dulu segala masalah dengan PT Jakarta Monorail,pemegang konsesi monorel sekarang ini.
Kepastian itu datang setelah surat bertanggal 14 Mei 2008, yang diteken oleh Menko Perekonomian Budiono, mampir ke meja Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Kantor Menko juga memberi konfirmasi kepada KONTAN soal ini. "Harus tuntas secara legal karena itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek ke depan," kata Deputi Bidang Infrastruktur Kantor Menko Perekonomian Bambang Susantono.
Soal legal itu terutama berkaitan dengan kesepakatan antara Jakarta Monorail dengan Pemprov DKI mengenai kewajiban akhir secara finansial. Misalnya, mesti ada pernyataan bahwa Jakarta Monorail telah gagal menyelesaikan proyek dan Pemprov DKI bersedia memberi kompensasi atas investasi Jakarta Monorail.
Penyelesaian finansial ini juga penting untuk menghitung nilai investasi lanjutan, untuk menentukan porsi pembagian investasi antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta. "Itu juga bisa mempengaruhi harga tiket," kata Bambang.
Persoalan legal menjadi penting karena pemerintah pusat tak akan masuk sendirian ke monorel. Pusat akan mengundang investor swasta lewat skema public private partnership (PPP). Buktinya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah memasukkan proyek ini ke dalam daftar 70 proyek infrastruktur yang ditawarkan dengan skema PPP.
Monorel layak mendapat bantuan karena pembangunan transportasi massal sudah menjadi prioritas. Jadi, perlu ada jalan keluar untuk persoalan yang membelit proyek monorel ini. Selain itu, jika proyek monorel benar-benar batal, tentu perlu ongkos tambahan lagi untuk membersihkan tiang pancang yang sudah telanjur berdiri di beberapa ruas jalan Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo membenarkan, persetujuan dari Menko telah mampir ke mejanya. "Tapi saya belum baca seluruhnya," kilah Fauzi. Yang jelas, pemerintah DKI juga sudah mendapatkan bantuan hibah senilai US$ 500.000 dari Bank Dunia untuk melakukan uji tuntas pengambil alihan proyek monorel.
