DIDIRIKAN POSKES DI JALUR PADAT MUDIK/BALIK; 812.985 Pemudik Jateng Bersepeda Motor

SEMARANG (KR) - Diprediksikan, dalam lebaran 2007 ini Jawa Tengah akan dimasuki sekitar 812.985 pemudik bersepeda motor. Jumlah tersebut dihitung mulai H-7 hingga H-1 Lebaran 2007. Melihat banyaknya pemudik bersepeda motor itu, maka untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban di jalan, petugas DLLAJ, polisi dan petugas dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi (Dishubtel) berencana akan melakukan pengawalan khusus. Dengan pengawalan tersebut diharapkan pengguna kendaraan yang jumlahnya sangat banyak tidak akan mengganggu arus lalu lintas.

Kepala Dinas Lakalantas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Siswo Laksono mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang Selasa (18/9) malam. “Pengawalan rencana akan dilakukan secara berkesinambungan,” katanya.

Dikatakan, pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai H-7 hingga H+7 Lebaran 2007 akan mendapat pengawalan polisi dari Jakarta hingga Cirebon. Sedangkan dari Cirebon hingga Jateng dikawal polisi dari Jateng. Dengan adanya pengawalan diharapkan pemudik bersepeda motor bisa berjalan tertib sehingga tidak mengganggu pengguna kendaraan bermotor lainnya dan berpotensi menimbulkan kemacetan.

Menurut Siswo Laksono, 812.985 pengguna sepeda motor yang masuk Jateng selama arus mudik, merupakan bagian dari 4,2 juta pemudik lebaran tahun ini. “Dibanding tahun lalu, jumlah pemudik bersepeda motor akan meningkat sekitar 15 persen,” tambahnya.

DLLAJ akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, untuk pengamanan pemudik bersepeda motor. Untuk itu pemudik dengan sepeda motor akan dikelompokkan dan mendapat pengawalan ketika melintas di jalur mudik dari Jakarta dan daerah-daerah lain menuju Jateng.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan angkutan selama arus mudik, telah disiapkan bus umum angkutan Lebaran 2007 sebanyak 8.188 kendaraan setiap hari, 42 kereta api (KA) setiap hari, 29 penerbangan setiap hari, dan 10 kapal laut dengan 61 ‘call’.

Selain itu juga disiapkan posko pemantauan mudik Lebaran 2007 mulai tanggal 6 Oktober-21 Oktober 2007 di sejumlah terminal, stasiun KA, pelabuhan, dan bandara agar arus mudik berjalan lancar.

Poskes

Secara terpisah jajaran kesehatan akan mendirikan pos kesehatan (poskes) di jalur padat pemudik/balik, alternatif yang tepat untuk poskes yakni di tempat wisata, terminal bus, stasiun KA, dan bandara selama H-7 dan H+7 Lebaran 2007. “Poskes di jalur-jalur itu nantinya dilengkapi obat-obatan, ambulans, dokter, paramedis, dan sopir ambulans yang terjadwal, kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng,” dr Hartanto, di Semarang, Rabu.

Hartanto mengatakan, semua fasilitas yang ada di dalam poskes tersebut dapat dimanfaatkan para pemudik jika menderita sakit atau mengalami kecelakaan. Poskes akan ditempatkan bersama instansi terkait seperti Polda, Dishubtel, dan DLLAJ.

“Setiap pemudik yang berkunjung (berobat) ke poskes tidak ditarik biaya sepeser-pun dan akan dilayani dengan baik oleh para petugas jaga. Jika sakit yang diderita pemudik tidak bisa ditangani di poskes, maka akan dirujuk ke rumah sakit (RS) maupun Puskesmas terdekat untuk mendapat pengobatan,” katanya seperti dikutip Antara

Meningkatkan Kesiapan

Hartanto mengimbau RS dan Puskesmas di jalur-jalur pada pemudik maupun balik Lebaran 2007 untuk meningkatkan kesiapannya agar dapat memberikan pelayanan yang memadai jika terjadi korban kecelakaan lalu lintas. Jajaran kesehatan, RS pemerintah, dan swasta di jalur padat pemudik diimbau untuk segera meningkatkan kesiapan sehingga tidak menghadapi hambatan saat menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2007.

“Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas selama Hari Raya Idul Fitri 1428 H, RS/Puskesmas di jalur padat, alternatif, dan pariwisata diimbau buka selama 24 jam. Jalur padat seperti pantai utara (pantura), selatan, dan tengah merupakan jalur padat pemudik yang rawan kecelakaan sehingga RS dan Puskesmas di kawasan itu diimbau siaga selama 24 jam,” katanya. Ia juga meminta agar jajaran kesehatan memeriksa ulang kesiapan logistik dan obat-obatan di gudang farmasi kesehatan (GFK) di kabupaten/kota dan Puskesmas. Jangan sampai terjadi kekosongan.